Perlindungan Lingkungan Brasil menjadi sorotan utama dunia jelang Konferensi Iklim COP30 di Belém, ketika serangkaian manuver politik di Brasilia dinilai dapat melemahkan komitmen negara itu terhadap upaya global mengatasi krisis iklim. Sambil ribuan delegasi internasional berkumpul membahas masa depan bumi, para legislator Brasil justru membuka peluang lahirnya kebijakan yang dapat mengikis pengawasan lingkungan serta perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia.
Konflik Kepentingan Mengemuka dalam Perlindungan Lingkungan Brasil
Ketika perhatian internasional tertuju pada COP30, sejumlah anggota parlemen Brasil mendorong revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang Umum Perizinan Lingkungan. Revisi ini, bila disahkan, dapat menjadi titik balik negatif dalam sejarah perlindungan lingkungan Brasil.
RUU tersebut sebelumnya telah disetujui pada Juli 2025, namun banyak pasal yang diprotes aktivis karena menghapus elemen-elemen penting seperti penilaian dampak lingkungan. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva telah menandatangani undang-undang itu, namun menolak beberapa pasal yang dinilai paling berisiko. Kini, Kongres memiliki kekuatan untuk membatalkan veto presiden jika mampu mengumpulkan jumlah suara mayoritas di dua kamar legislatif.
Ketentuan Risiko Tinggi untuk Proyek Berpotensi Merusak Lingkungan
Salah satu pasal yang paling diperdebatkan adalah ketentuan yang memungkinkan proyek skala kecil dan menengah hanya memerlukan “formulir kepatuhan lingkungan”, tanpa kajian dampak dan analisis risiko ekologis.
Menurut laporan Observatório do Clima, kategori proyek tersebut bisa mencakup infrastruktur yang sebelumnya terbukti berbahaya—seperti bendungan tipe serupa yang runtuh di Brumadinho pada tahun 2019. Tragedi itu menewaskan ratusan orang serta meninggalkan kerusakan ekologis berskala besar. Para ahli menilai bahwa pelonggaran aturan semacam ini berpotensi mengulang bencana serupa.
Dampak terhadap Komunitas Adat dan Afro-Brasil
Rencana revisi juga memunculkan kekhawatiran terkait nasib komunitas adat dan kelompok quilombola. Banyak dari wilayah adat yang belum disahkan secara resmi oleh negara, sehingga perubahan hukum dapat membuat kawasan tersebut lebih rentan terhadap ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur besar.
Organisasi pendukung hak masyarakat adat memperingatkan bahwa langkah ini dapat mempercepat konflik agraria yang selama ini menjadi masalah menahun. Dalam konteks perlindungan lingkungan Brasil, komunitas-komunitas ini memegang peran vital karena mereka secara historis menjadi penjaga kawasan hutan yang masih tersisa.
Ancaman terhadap Rencana Nasional Perlindungan Pembela HAM
Selain perizinan lingkungan, parlemen juga sedang mempertimbangkan setidaknya tujuh proposal yang bertujuan menangguhkan Rencana Nasional Perlindungan Pembela HAM—program federal yang baru diresmikan pada November 2025.
Program tersebut merupakan hasil kerja selama lebih dari dua dekade antara pemerintah, unit kejaksaan, pengadilan hak asasi manusia regional, serta organisasi masyarakat sipil. Rencana itu mengatur koordinasi perlindungan bagi aktivis lingkungan, pembela tanah adat, jurnalis, dan kelompok masyarakat yang kerap menghadapi ancaman kekerasan.
Kejaksaan federal, termasuk Jaksa Enrico Rodrigues de Freitas yang terlibat dalam penyusunan rencana, menegaskan bahwa pembatalan program ini melanggar keputusan hukum nasional maupun regional. Ia menyebut bahwa penangguhan akan menjadi kemunduran serius bagi perlindungan lingkungan Brasil karena banyak pembela lingkungan adalah kelompok yang paling rentan.
Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan Masih Tinggi
Data terbaru dari Comissão Pastoral da Terra menunjukkan adanya 13 kematian terkait konflik tanah sepanjang 2024. Selain itu, tercatat lebih dari 270 ancaman pembunuhan terhadap aktivis lingkungan dan petani lokal. Jumlah ini menunjukkan situasi yang terus memburuk meski ada janji dari pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan hukum.
Situasi tersebut diperparah oleh insiden penyerangan pada 16 November lalu, ketika sekelompok pria bersenjata menyerang wilayah adat yang tengah dalam proses penetapan batas resmi. Satu warga adat meninggal, sementara empat lainnya terluka. Peristiwa ini kembali menandai pentingnya penguatan perlindungan lingkungan Brasil, terutama bagi masyarakat adat yang berada di garis front.
COP30 dan Tekanan Internasional terhadap Brasil
Dengan berlangsungnya COP30 di Belém, ribuan diplomat, ilmuwan, aktivis, dan jurnalis berkumpul untuk membahas akselerasi aksi iklim global. Situasi politik domestik Brasil menjadi pusat perhatian, sebab negara ini adalah rumah bagi 60% Amazon—hutan hujan yang menjadi paru-paru dunia.
Keputusan legislatif yang melemahkan perlindungan lingkungan Brasil tidak hanya berdampak pada warga negara itu, tetapi juga pada stabilitas iklim global. Banyak pihak menilai bahwa tindakan Kongres berpotensi mencoreng posisi Brasil sebagai tuan rumah konferensi iklim terbesar tahun ini.
Escazú Agreement sebagai Peluang Pemulihan
Di tengah situasi yang penuh tekanan ini, ada titik cerah: Dewan Deputi Brasil telah menyetujui perjanjian lingkungan regional bernama Escazú Agreement, dan kini menunggu persetujuan Senat.
Escazú adalah perjanjian pertama di Amerika Latin dan Karibia yang secara khusus mengatur hak atas lingkungan yang sehat, akses terhadap informasi publik, partisipasi masyarakat, dan perlindungan pembela lingkungan. Jika diratifikasi, perjanjian ini akan memperkuat fondasi hukum perlindungan lingkungan Brasil dan memberikan mekanisme internasional untuk mencegah serta menangani kerusakan ekologis.
Seruan untuk Mengutamakan Masa Depan Lingkungan Brasil
Para analis menilai bahwa Kongres seharusnya memanfaatkan momentum COP30 untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan keamanan masyarakat. Pengesahan Escazú Agreement serta penolakan terhadap pelonggaran perizinan lingkungan dapat menjadi sinyal kuat bahwa Brasil memilih jalan maju, bukan mundur.
Human Rights Watch, beserta puluhan organisasi lokal, mendesak legislatif untuk membuka mata terhadap konsekuensi jangka panjang dari degradasi lingkungan. Tidak hanya bagi keanekaragaman hayati Amazon, tetapi juga bagi jutaan warga yang bergantung pada kualitas udara, air, dan lahan untuk hidup.
Baca Juga : Kebebasan Beragama di China: Laporan Internasional Soroti 10 Temuan Penting di 2025
Masa Penentu bagi Perlindungan Lingkungan Brasil
Pertarungan politik yang tengah berlangsung di Brasilia akan menjadi penentu arah kebijakan lingkungan negara itu dalam beberapa tahun mendatang. Dengan meningkatnya ancaman terhadap pembela lingkungan, tekanan terhadap komunitas adat, serta potensi pelonggaran standar ekologis, masa depan perlindungan lingkungan Brasil masih berada di ujung tombak.
COP30 menghadirkan kesempatan bagi Brasil untuk menunjukkan kepemimpinan global. Namun, keputusan Kongres dalam beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah negara itu memilih untuk memperkuat atau melemahkan komitmen terhadap bumi.
