Larangan festival keagamaan yang diberlakukan Pemerintah Kota Jumilla menjadi pusat perdebatan nasional pada 2025 setelah pemerintah pusat Spanyol menyatakan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi hukum yang menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut secara tidak langsung menargetkan komunitas Muslim di wilayah itu. Kontroversi mengenai larangan festival keagamaan ini memunculkan diskusi lebih luas mengenai diskriminasi struktural, netralitas publik, dan batas-batas kebebasan berkeyakinan di negara yang dikenal memiliki landasan hukum kuat tentang hak asasi manusia.
Polemik ini berawal dari kebijakan Dewan Kota Jumilla yang melarang kegiatan peribadatan dan perayaan keagamaan di fasilitas olahraga publik, termasuk aula serbaguna dan pusat-pusat olahraga komunal. Meskipun kebijakan tersebut ditulis dengan bahasa yang seolah netral, laporan-laporan dari kelompok hak asasi menunjukkan bahwa aturan itu paling berdampak terhadap umat Muslim, yang kerap menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut sebagai ruang sementara untuk beribadah, khususnya selama bulan Ramadan atau kegiatan komunitas yang melibatkan banyak jamaah.
Pemerintah Pusat: “Larangan Festival Keagamaan Ini Diskriminatif”
Kementerian Kebijakan Teritorial Spanyol menegaskan bahwa tindakan pemerintah lokal Jumilla tidak sesuai dengan Konstitusi Spanyol. Dalam pernyataannya, Menteri Ángel Víctor Torres menyebut bahwa negara tidak dapat membiarkan adanya keputusan dari tingkat lokal yang mengurangi akses warga pada hak dasar, termasuk kebebasan beragama.
“Tidak ada ruang untuk setengah-setengah dalam menghadapi intoleransi,” tulis Torres dalam unggahan resminya di platform media sosial. Ia menambahkan bahwa larangan festival keagamaan di ruang publik merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung yang harus segera dicabut.
Pemerintah pusat memerintahkan pembatalan kebijakan tersebut dan meminta pemerintah kota untuk menyusun ulang regulasi agar lebih sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Instruksi itu juga disertai dengan peringatan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan hukum untuk menangguhkan kebijakan daerah apabila terbukti bertentangan dengan hukum nasional.
Awal Mula Kebijakan: “Menjaga Netralitas Publik” atau Membatasi Akses?
Pemerintah Kota Jumilla awalnya mengklaim bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk menjaga netralitas ruang publik. Menurut pernyataan resmi mereka, penggunaan fasilitas olahraga oleh kelompok keagamaan dianggap dapat mengganggu kegiatan publik lainnya dan menimbulkan konflik penjadwalan.
Namun, kelompok masyarakat sipil menilai alasan tersebut tidak berdasar. Komunitas Muslim setempat menyebut bahwa selama bertahun-tahun mereka menggunakan ruang tersebut tanpa menimbulkan gangguan dan selalu mematuhi regulasi penggunaan fasilitas publik. Mereka kemudian mengajukan keberatan formal dan meminta kajian ulang.
Peneliti kebijakan publik dari Universitas Murcia, Dr. Helena Barrios, menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan tren meningkatnya pembatasan ruang gerak komunitas Muslim di beberapa kota Eropa. “Seolah-olah setiap kebijakan dibuat di luar nama netralitas, tetapi dampaknya nyata—dan tidak proporsional—terhadap kelompok tertentu,” ujarnya dalam wawancara.
Dampak Terhadap Komunitas Muslim
Larangan festival keagamaan itu langsung dirasakan oleh komunitas Muslim di Jumilla yang berjumlah sekitar 3.000–4.000 orang. Banyak dari mereka kini kesulitan mengadakan perayaan keagamaan besar seperti buka puasa bersama, doa komunitas, maupun kegiatan sosial.
Beberapa konsekuensi yang mereka hadapi antara lain:
-
Tidak adanya ruang alternatif: Masjid lokal tidak cukup besar untuk menampung jamaah dalam skala besar.
-
Kegiatan sosial terhambat: Perayaan Idulfitri dan Iduladha biasanya melibatkan ratusan keluarga.
-
Terdampaknya aktivitas pendidikan dan pemuda: Acara edukatif dan penampilan budaya yang biasanya dilakukan di ruang luas kini tidak dapat diselenggarakan.
-
Rasa terpinggirkan meningkat**: Banyak anggota komunitas merasa kebijakan ini merupakan pesan bahwa mereka tidak diterima di ruang publik.
Seorang juru bicara komunitas Muslim setempat mengatakan bahwa larangan tersebut “tidak hanya menghentikan kegiatan keagamaan, tetapi juga menghentikan proses sosial kami sebagai bagian dari masyarakat Jumilla.”
Perbandingan dengan Kebijakan Kota Lain
Menariknya, di kota-kota lain di wilayah Murcia dan Andalusia, penggunaan fasilitas olahraga untuk kegiatan keagamaan masih diperbolehkan, selama permohonan diajukan dan memenuhi pedoman administratif. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa aturan di Jumilla bukanlah standar nasional, melainkan keputusan lokal yang kontroversial.
Kota seperti Lorca dan Almería bahkan menyediakan fasilitas tambahan untuk perayaan hari-hari besar agar seluruh warga dapat mengakses ruang publik secara setara. Keberadaan kebijakan inklusif di kota-kota tersebut menjadi pembanding yang mencolok terhadap kebijakan restriktif di Jumilla.
Aspek Hukum: Kebebasan Beragama Dilindungi Konstitusi
Konstitusi Spanyol dengan jelas menyatakan bahwa:
-
Negara menjamin kebebasan beragama
-
Tidak boleh ada praktik diskriminasi berbasis keyakinan
-
Pemerintah harus melindungi ekspresi keagamaan yang dilakukan secara damai
Pakar hukum konstitusi, Profesor Juán Ortega dari Universitas Complutense Madrid, menjelaskan bahwa pembatasan penggunaan ruang publik untuk kegiatan keagamaan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan objektif seperti keamanan publik. “Dalam kasus Jumilla, tidak ada bukti bahwa kegiatan keagamaan sebelumnya menyebabkan gangguan atau risiko. Karena itu, larangan tersebut tidak sejalan dengan kerangka hukum.”
Reaksi Publik dan Kelompok Hak Asasi
Keputusan pemerintah pusat untuk membatalkan larangan festival keagamaan mendapat sambutan positif dari berbagai organisasi HAM.
🟦 Amnesty International Spanyol
Mereka menyatakan bahwa kebijakan daerah tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk bagi daerah lain.
🟨 Federasi Islam Spanyol
Mengapresiasi langkah pemerintah pusat sebagai tindakan yang membuktikan komitmen negara dalam mempertahankan kebebasan beragama.
🟥 Asosiasi Warga Jumilla
Sebagian warga justru merasa aturan itu diperlukan untuk “menghindari eksklusivitas ruang publik” meski tidak memberikan argumen kuat.
Analisis Lebih Dalam: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Meski pemerintah kota mengklaim netralitas, sejumlah analis melihat bahwa kebijakan ini muncul akibat dinamika politik lokal. Beberapa anggota dewan kota diketahui mengambil posisi keras terhadap kegiatan komunitas imigran dan Muslim.
Beberapa faktor yang ikut memengaruhi dinamika:
1. Peningkatan populasi imigran di Jumilla
Dalam 10 tahun terakhir, kota tersebut mengalami peningkatan penduduk migran, terutama dari Afrika Utara.
2. Tensi politik lokal
Faksi politik tertentu memanfaatkan isu keagamaan untuk memobilisasi dukungan.
3. Kurangnya dialog komunitas
Tidak ada konsultasi publik sebelum aturan diterapkan.
Pemerintah Pusat Tegaskan Kebijakan Inklusif
Setelah menerima laporan lengkap dari kementerian, pemerintah pusat menegaskan bahwa Spanyol tidak boleh mundur dari komitmennya terhadap hak asasi manusia. Mereka menekankan:
-
Setiap warga harus dapat mengakses ruang publik secara setara
-
Pemerintah lokal wajib menyusun kebijakan tanpa diskriminasi
-
Tindakan pencegahan harus proporsional dan tidak menargetkan kelompok tertentu
Langkah pembatalan aturan Jumilla dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas sosial dan memastikan bahwa kelompok minoritas tidak dipinggirkan.
Implikasi Nasional dan Eropa
Kasus Jumilla menambah daftar panjang perdebatan kebijakan keagamaan di Eropa, terutama terkait komunitas Muslim. Beberapa negara menghadapi isu serupa—mulai dari pembatasan pembangunan masjid hingga larangan simbol keagamaan tertentu.
Namun, Spanyol relatif dikenal sebagai negara yang lebih inklusif. Karena itu, kebijakan kontroversial seperti di Jumilla memicu kekhawatiran bahwa tren intoleransi kini mulai menyentuh wilayah yang sebelumnya dianggap moderat.
Baca Juga : Sanksi AS Palestina dan Reaksi Internasional: Ancaman Baru bagi Advokasi HAM Global
Masa Depan Kebijakan Keagamaan di Spanyol
Kontroversi larangan festival keagamaan di Jumilla menjadi momen penting bagi Spanyol untuk merefleksikan kembali komitmennya terhadap kebebasan sipil. Kesigapan pemerintah pusat dalam membatalkan aturan tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi masih berfungsi dan mampu menahan kebijakan diskriminatif.
Namun, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa intoleransi dapat bermula dari kebijakan kecil di tingkat lokal. Dialog lintas komunitas, pelatihan multikultural bagi pejabat publik, serta regulasi yang lebih jelas diperlukan agar insiden seperti ini tidak terulang.
